nusakini.com--Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan pelatihan kerja belum mendapatkan perhatian serius dalam anggaran pendidikan nasional yang sebesar Rp 416,7 triliun di tahun 2017. Ia berharap anggaran fungsi pendidikan yang dinilai besar akan direalokasikan untuk pelatihan kerja. 

“Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer daerah seperti gaji guru atau sebesar 64,5%. Sedangkan alokasi untuk pelatihan kerja masih kecil sekali,”kata Bambang saat ditemui di Forum Diskusi Bakohumas “Percepatan Peningkatan Daya Saing dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia Melalui Program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja di Semarang, Kamis (9/3). 

Bambang mengungkapkan, Kemnaker saat ini kita tengah mendorong pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kerja secara khusus. 

• Pelatihan Kerja Bertujuan Tingkatkan Akses dan Mutu

“Kami menginginkan agar alokasi anggaran untuk pelatihan kerja sebesar 5% dari anggaran pendidikan atau sekitar Rp 20 triliun,” ujarnya. 

Relokasi anggaran ini, ia melanjutkan, tidak semata-mata akan dikelola oleh Kemnaker. Nantinya, anggaran ini akan disebar secara proporsional di Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan fungsi pelatihan kerja. 

Menurut Bambang, dengan alokasi dana yang pasti untuk pelatihan kerja maka kebutuhan tenaga kerja terampil akan lebih cepat terpenuhi. “Ketrampilan tenaga kerja dalam waktu singkat akan meningkat dan daya saing akan menjadi lebih kompetitif,” ujarnya. (p/ab)